MSM TV, Merauke/Papua Selatan – Memasuki akhir tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten merauke papua selatan mengonfirmasi progres pekerjaan fisik sudah mencapai di angka 100 persen dan keuangan 98 persen
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR kabupaten merauke, Plt. Leo P. Mogot saat disambangi awak media di ruang kerja, senin (11/12/2023)
“Untuk realisasi pekerjaan fisik di tahun ini, sudah mencapai angka 100 persen. Sesuai progres yang diharapkan.
“Dalam pengelolaan anggaran dinas PUPR, untuk progres pembangunan baik pengelolaan sumber daya air, pengelolaan cipta karya dan bina marga yang merupakan pembangunan fisik, untuk sekarang progresnya sebagian besar sudah mencapai 100 persen, “ungkap Leo.
Ditambahkan Leo, untuk anggaran perubahan, menurutnya sebagian besar sudah ada yang mencapai 100 persen.
“Kita akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk capaian yang diinginkan, dan tentunya ini menjadi prioritas kami. tetap optimis, terus genjot pekerjaan sebelum tanggal 31 desember nanti, dan kami berharap tidak ada pekerjaan over ke tahun berikutnya, ” Paparnya.
Untuk pekerjaan yang murni sebagian besar sudah mencapai 100 persen.
“Kalau untuk anggaran besar, seperti pembangunan kantor DPRD dan pembangunan gereja, itu sudah mencapai di atas 96 persen, kami targetkan di tanggal 10 sampai 15 desember sudah di angka 100 persen sesuai kontrak, “ungkap Leo
Lebih lanjut, Leo menjelaskan bahwa di akhir tanggal 31 desember tahun 2023 ini, semua pekerjaan harus rampung sesuai target, begitupun progres pekerjaan harus mencapai 100 persen.
“Kami mengupayakan tidak ada yang menjadi beban apalagi bersumber dari dana DAK dan dana otsus. Kalau tidak terserap anggaranya, tentunya akan menjadi beban di sumber dan DAU kami,” Terangnya.
Kedepan tentunya dalam hal pengelolaan keuangan akan diperbaiki, termasuk salah satunya proses pengadaan barang dan jasa akan dipercepat
“Kami bersyukur, pada hari ini sudah dilakukan penutupan sidang APBD tahun anggaran 2024, kami sudah bisa dorong untuk pelaksanaan tender khususnya DAK tahun anggaran 2024, “cetusnya.
Dengan terbentuknya provinsi papua selatan, Leo berharap agar pihak pihak lain bisa bersinergi dalam melaksanakan proses pelayanan untuk pembangunan di kabupaten merauke dan provinsi papua selatan sehingga tidak ada tumpang tindih
dalam penyelenggaran urusan sesuai kewenangan masing – masing
“Kita mulai bangun komunikasi dengan pihak BPJN maupun Balai Wilayah Sungai dari kementeriaan PUPR yang sebagai pelaksana operasional pengelolaan anggaran pembangunan di provinsi papua selatan kemudian juga dari pihak dinas lainya harus bersinergi. Karena kalau kita tidak bersinergi, tentunya fungsi pelayanan kita sebagai perwakilan pemerintah tentunya tidak maksimal, ” Harapnya.
(R.Musa)
