MSM TV, Surabaya – Hiruk pikuk Pemilihan Presiden dan Legislatif 2024 masih menyisakan banyak masalah, sehingga hasil pilpres maupun legislatif mengalami “distrust” bagi sebagian masyarakat. Dampaknya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada serentak 2024 diragukan dan menuai berbagai tudingan negatif.
Perhimpunan Boemi Poetra Indonesia, sebagai sekumpulan anak bangsa yang terhimpun dari para aktivis Surabaya yang merasa kecewa terhadap situasi saat ini mempersoalkan hal tersebut. Pada Sabtu, 24 Agustus 2024, bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Tingkat II Surabaya, mereka menggelar aksi didepan Gedung DPRD Surabaya. Para aktivis itu membentangkan spanduk mendesak dilakukan moratorium pilkada serentak 2024 dan memproses hukum serta memenjarakan seluruh komisioner KPU RI 2022- 2027.
Ketua umum Perhimpunan Boemi Poetra Indonesia, Robby menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan karena akan ada kekacauan hukum pelaksanaan pilkada paska keputusan MK No 60 dan 70, ketika putusan akan diterjemahkan oleh KPU.
” Kami melihat akan ada kekacauan didalam pelaksanaan pilkada 2024, paska putusan MK tersebut. Karena dengan waktu yang sudah sangat mendesak ini merupakan kewajiban Presiden dan DPR untuk menindak lanjuti, Pasal 10 UU 12 / 2011 tentang pembentukan aturan perundangan yang sangat mungkin tidak bisa dilakukan”, ungkap Robby.
Robby juga menjelaskan bahea aksi ini juga dilakukan di area pesarean Eyang Judho Kardono, Panglima Perang Majapahit. Hal ini dilakukan karena mereka ingin memaknai perjuangan Eyang Judho Kardono sebagai Panglima Perang Majapahit dalam memadamkan kekacauan di Majapahit saat itu.
” Kami ingin meneladani semangat Eyang Judho Kardono dalam menyuarakan kebenaran dan menjaga marwa hasil pilkada dan pemimpin yang akan mengayomi masyarakat “, jelas Robby.
” Kami juga tak ingin pemimpin hasil pemilu akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat “, tambah Robby.
Para aktivis ini berharap dengan cara ini mereka bisa berkontribusi dalam menyelamatkan Indonesia dengan pilkada yang baik dan jujur.
“Proses hukum dan Penjarakan itu semua para komisioner KPU RI 2022 – 2027, karena ditangan mereka pemilu 2024 mengalami kegaduhan dan kekacauan, dengan mengganti mereka semua, kita berharap pelaksanaan pilkada akan menjadi lebih baik lagi, Lakukan Moratorium dulu pilkada serentak 2024”, pungkas Robby.
